Pansus DPRD Bitung Tolak Revisi Perda RTRW, Ini Penjelasan Pemkot

Pansus DPRD Bitung Tolak Revisi Perda RTRW, Ini Penjelasan Pemkot

Pansus DPRD Kota Bitung menolak revisi peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara tentang lokasi limbah B3 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Bitung, PORTAL SULUT – Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyikapi arus penolakan dari pansus DPRD Kota Bitung mengenai revisi peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, tentang lokasi limbah B3 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dilansir dari TribunManado, Dinas PUPR Kota Bitung melalui Kabid Penataan Ruang, Mick RM, menjelaskan untuk RTRW mengolaborasikan top down planning dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan bottom up planning Kota Bitung dan sektoral planning.

“Kenapa muncul di dalam KEK dan sekitarnya karena ada di rencana tata ruang daerah wilayah sekitar KEK yang disusun oleh kementerian ATR/BPN, pasti akan diadopsi di revisi RTRW Provinsi. Limbah B3 di lokasi KEK mungkin dari kajian ahli para pelaku industri di lokasi KEK berpikir jarak ke pengolahan limbah B3, sehingga hanya didalam dan daerah sekitar KEK,” jelas Mick usai rapat dengan pansus revisi perda RTRW, Rabu (29/05/2019).

Ditambahkannya, sejak kota Bitung ditetapkan sebagai kawasan strategis Nasional banyak stakeholder-nya, dinas PUPR hanya satu titik dari begitu banyak stakeholder dan institusi di dalamnya.

Mengenai penolakan dari pansus revisi Perda RTRW DPRD Kota Bitung akan terjawab secara penuh ketika memasuki tahapan persetujuan substansial (persub) di kementrian ATR/BPN.

Lanjutnya, saat ini pihak eksekutif sifatnya hendak meminta surat dari pansus DPRD Bitung, untuk dilanjutkan ke Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey.

Dari Gubernur kemudian berlanjut ke kementerian ATR, disanalah semua persoalan akan disampaikan oleh Wali kota Bitung Max Lomban lewat materi, kata Mick.

Setelah persub di Kementrian ATR, kembali lagi ke pembahasan di pansus, publik hearing berproses ke mendagri, kembali ke kota Bitung lalu terus berproses.

“Penyusunan Tata Ruang oleh Mick kuncinya ada di dua kata yang simple yaitu konsultasi dan sinkronisasi. Hakikat sebenarnya dari RTRW adalah kesepakatan, dengan menguatnya wacana perda RTRW harus di revisi berarti kita sudah tidak sepakat lagi apakah dari pemerintah pusat atau pun provinsi sehingga harus di revisi perdanya,” kuncinya. (Portalsulut.com)

Penulis : Simon Siagian

Tags: , ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.